oleh

Diduga Palsukan Tanda Tangan Lahan 6 ha Berpindah Pemilik ke Orang Lain

Rokan Hulu, Borneoindonesia.com –  Sungguh sangat miris sekali yang dialami Rusdin Rudolf Tamba (57),mempekerjakan untuk mengurus lahan kebun sawit  lebih kurang 6 hektar,kepada sahabatnya Pasal Sihombing (57) agar perekonomian sahabatnya itu terbantu,malah Surat hak milik lahan 6 hektar tersebut beralih nama kepada sahabatnya sendiri Pasal Sihombing dan keluarganya.

Hal ini dikatakan Rusdin  Rudolf Tamba yang didampingi Kuasa Hukumnya Von Zepplin SH dikediamannya jalan Melati Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu,sabtu  31/10/2020.

Akibat perbuatan sahabatnya tersebut Rusdin Rudolf Tamba merasa dirugikan dan melaporkan Pasal Sihombing dan keluarganya ke Polsek Kunto Darussalam ,dengan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan akta jual beli (AJB) sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain dengan nomor laporan STPL/74/X/2020/Sek.Kuntodarussalam.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan Pasal Sihombing ini membuat Rusdin Rudolf Tamba meradang,apalagi saat mengetahui BPN ternyata menerbitkan sertifikat atas nama Pasal Sihombing dan keluarganya Padahal,  Rusdin Rudolf Tamba tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Pasal Sihombing dan keluarganya terkait lahan tersebut.

Kita berharap kepada penegak hukum agar segera memproses perkara tersebut sesuai hukum yang berlaku dan lahan tersebut dapat dikembalikan kepada Rusdin Rudolf Tamba seutuhnya.”ujar Von Zepplin SH,kuasa hukum Rusdin Rudolf Tamba. menurut Von Zepplin SH kuasa Hukum Rusdin Rudolf Tamba  pemalsuan terhadap tanda tangan maupun dokumen dalam mengajukan sertifikat tanah dapat dipidanakan.

“Apabila tanda tangan palsu, dipalsukan maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, Selain itu, sertifikat lahan yang diterbitkan atas dokumen palsu telah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.”ujarnya.

Von zepplin SH juga menjelaskan sertifikat hak milik yang telah terbit merupakan produk pertanahan yang cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah ditemukan adanya rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut dan diduga palsu,” katanya.

Awal mula kejadian Menurut Rusdin Rudolf tamba,ia membeli lahan 4 hektar pada tahun 1998 dari Ujang bak,yang bersempadan dengan marga Simamora,lalu pada tahun 2002  marga simamora memperkenalkan Pasal Sihombing kepada Rusdin Rudolf Tamba singkat cerita dipercayailah Pasal Sihombing untuk mengurus dan mengerjakan kebun tersebut yang semua bibit ,pupuk dan perawatan di biayain oleh Rusdin Rudolf Tamba.

Dan pada tahun 2006 sempadan marga sumamora tersebut menjual lahan kebunnya 2 hektar kepada Rusdin Rudolf Tamba,dan lahan tersebut menjadi 6 hektar .

Dengan adanya program pemerintah pusat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun lalu secara gratis,maka Rusdin Rudolf Tamba memberikan Surat SKGRnya kepada Pasal Sihombing untuk dibuatkan Sertifikat dan setelah sertifikat tersebut selesai dari BPN atas nama Pasal Sihombing,lalu Rusdin Rudolf Tamba meradang.

Akhirnya pada tanggal 29 september 2020 permasalahan tersebut di mediasi di Desa muara dilam  Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten rokan Hulu bersama kepala Desa,aparat Desa ,kantibnas ,para sempadan dan LKA. Dengan hasil Pasal Sihombing mengakui perbuatannya memalsukan tanda tangan jual beli dan sempadan.

Dan dibuat perjanjian di kantor Desa kesepakatan untuk menitipkan Sertifikat tersebut dikantor Desa untuk perbaikan surat ke BPN. Dan taggal 8 oktober pak tambah ihklas memberikan lahan 2 ha lahan kepada pasal Sihombing. sekira tgl 10 langsung pengukuran kelapangan pk tambah menghibahkan lagi jalan lebar 4  meter kepada Pasal sihombing .

Tanggal 17 oktober 2020 Sihombing membawa ormas ke lahan tersebut dan menangkap keluarga tamba yang sedang memanen dikebun tersebut dengan tuduhan pencurian,akhirnya buah sawit lebih kurang 2 ton dibawa kepolsek Kuntodarussalam.

Untuk pembuktian kepemilikan lahan tersebut maka pihah pasal Sihombing ingin menguasai sertifikat yg dititipkan dikantor Desa tersebut..

“Sehingga terjadilah kericuhan dikantor BPN Pasirpangaraian,disaat Kadus ingin memberikan sertifikat tersebut guna perbaikan.”jelas Rusdin Rudolf Tamba

(Elisman Purba)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed