Oleh ; Zainal Arifin
Borneoindonesia.com – Memasuki di tahun 2021 ini, kita bagaikan berjalan di lorong yang gelap. Bencana pandemi Covid-19 belum menemukan titik terangnya. Entah kapan lorong gelap ini akan berkesudahan. Saat masih berada dalam lorong gelap pandemi Covid-19, kita juga dihantam berbagai bencana alam lain.
Pada hari Sabtu, 9 januari 2021, tanah longsor menghampiri warga Sumedang Jawa Barat, yakni di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung. Sebanyak 25 orang terkubur hidup-hidup. Kompleks perumahan yang dibangun di atas bukit itu amblas dan runtuh ke bawah.
Dalam 10 januari 2021 ini, sekitar 70% wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dikepung banjir. Data terbaru menyebutkan bahwa sebanyak 5 (lima) orang meninggal dan puluhan hilang. Ribuan warga mengungsi ke tempat aman. Entah kapan banjir ini akan surut.
Tanggal 15 Januari 2021 tengah malam, wilayah Sulawesi Barat digoncang gempa hebat dengan kekuatan 6,2 SR. Puluhan orang tewas dan lainnya banyak yang belum ditemukan. Berbagai infrastruktur publik dan rumah-rumah masyarakat rusak berat. Ribuan warga mengungsi ke tempat aman.
Beruntungnya, bangsa kita merupakan bangsa yang tinggi solidaritas sosialnya. Saat tanggap bencana, semua orang bisa meninggalkan identitas dan simbol-simbol primordialnya. Lalu, bersama-sama saling bahu-membahu dan gotong royong dalam penanganan bencana.
Tentu saja, kondisi ini sangat menguntungkan pemerintah karena bisa mengurangi tanggung jawab dan tugas-tugas berat pemerintah, khususnya saat darurat. Solidaritas sosial yang diperlihatkan oleh berbagai kelompok masyarakat, organisasi kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya, merupakan modal sosial yang perlu terus dipelihara bangsa ini dengan baik.
Bencana menjadi perekat dan pemersatu. Bukan berarti kita berharap supaya bencana selalu datang sehingga membuat kita bersatu. Namun, kita harus sadar bahwa kita hidup di jalur bencana. Karena itu, semua upaya perlu diperkuat dalam rangka penanganan bencana saat ia datang.
Manmade Disaster dan Natural Disaster
Meskipun demikian, kita juga perlu melakukan refleksi bahwa tidak semua bencana yang hadir itu merupakan bencana alam yang tidak bisa kita atasi. Sebagian memang bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan lain-lain.
Bencana alam atau natural disaster ini belum mampu kita kendalikan. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa mengendalikan natural disaster ini. Kemampuan teknologi umat manusia dewasa ini baru sebatas mereka-reka kemungkinan terjadinya bencana. Misalnya, memprediksikan letak lempeng bumi yang bergeser, dan sebagainya.
Di sisi lain, banyak bencana yang sebenarnya bukan bencana alam, melainkan bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia atau manmade disaster. Banjir dan longsor sebenarnya bukan bencana alam, melainkan bencana karena ulah kita yang sembarangan dan ugal-ugalan dalam mengelola alam, lingkungan hidup, dan tataruang.
Manmade disaster ini bisa kita kontrol dengan pengetahuan, teknologi, dan pengaturan tataruang yang baik. Eksploitasi sumberdaya alam yang ugal-ulagan dan melanggar tataruang adalah penyebab terjadinya berbagai bencana akibat ulah tangan manusia ini.
Sebenarnya, banyak jenis bencana lain yang disebabkan oleh ulah tangan manusia ini, termasuk perang, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Pandemi covid19 masih diperdebatkan, apakah bencana alam atau bencana buatan. Namun yang jelas, covid19 bisa kita kontrol dengan banyak cara, termasuk vaksinasi, penggunaan kekuasaan politik untuk mengendalikan mobilitas dan interaksi sosial, dan sebagainya.
Demikian juga bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim (climate change). Meningkatnya curah hujan, bergesernya pola iklim, hadirnya berbagai badai di dunia, dan lain-lain, adalah sebagian dari bencana akibat perubahan iklim. Bencana akibat perubahan iklim ini merupakan manmade disaster.
Multilayer Power untuk Mitigasi Bencana
Jika sejumlah bencana merupakan dampak dari ulah tangan manusia, mengapa banjir, longsor, kelaparan, perang, perubahan iklim, dan sebagainya masih terjadi? Mengapa upaya untuk mengontrol bencana itu sepertinya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh? Mengapa otoritas kekuasaan politik sepertinya membiarkan ulah tangan-tangan yang menyebabkan terjadinya sejumlah bencana itu?
Di sinilah masalahnya. Ada kontestasi ide, konsep, paradigma, dan pendekatan dalam mengelola alam. Dalam sosiologi, ada pendekatan dalam menganalisis alam, yakni realisme dan konstruksionisme. Pendekatan realisme melihat alam untuk alam. Kerusakan alam dan lingkungan hidup dilihat sebagai persoalan alam itu sendiri.
Sementara pendekatan konstruksionisme memandang bahwa pengelolaan alam dan lingkungan hidup merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat. Masyarakatlah yang bisa menentukan bagaimana alam dan lingkungan hidup kita harus dikelola.
Karena itu, bencana akibat ulah manusia (manmade disaster) merupakan bencana sebagai dampak dari konstruksi kita terhadap alam, terhadap lingkungan hidup, dan terhadap kehidupan kita sebagai manusia.
Jika kita mengkonstruksi pengelolaan alam dengan pendekatan kapitalistik yang eksploitatif untuk memaksimalkan kapital misalnya, maka hasilnya adalah apa yang kita rasakan saat ini: bencana manmade ini selalu datang setiap tahun.
Sebaliknya, jika kita mengkonstruksikan pengelolaan alam ini secara seimbang dan memikirkan aspek keberlanjutannya, bisa jadi kita akan mampu mengendalikan bencana manmade ini. Yang menjadi tantangan adalah apakah otoritas politik kita akan mau melakukan transformasi pendekatan dari eksploitatif menuju keberlanjutan?
Bukanlah otoritas kekuasaan formal itu sendiri masih dikontrol oleh oleh kepentingan kekuasaan yang lebih besar, yang berada di balik ekonomi eksploitatif berbasis lahan?
Lalu, kapan multilayer power ini bisa dimenangkan oleh kepentingan rakyat yang menginginkan kehidupan nyaman dan bebas bencana manmade ini? Entahlah!
(Redaksi)
Komentar