oleh

MIC Sarankan Pemerintah Daerah Kaji Desentralisasi Pasar, Ketimbang Mengurangi Jam Operasional

Borneoindonesia.com – Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan pengurangan Jam Operasional Pasar. Semula yang beroperasi dari subuh hingga sore, menjadi hanya dari pagi sampai siang. Terutama di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti, Kapuas dan Palangka Raya.

Menurut saya hal ini tidak solutif dan menjawab permasalahan, kalau kita urai ada dua masalah utama hari ini yang timbul karena Covid-19 dan penyelesaiannya tidak boleh kontra-produktif.

Hal yang pertama adalah PUBLIC NEED (Kebutuhan Publik) yang mana kita bisa menangkap bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah hari ini termasuk Pemerintah Daerah adalah ikhtiar kolektif yang dimaksudkan agar penyebaran Covid-19 melandai dan lambat.

Tapi pemerintah juga harus peka dalam melihat kebutuhan masyarakat. Bahwa berjualan bagi pedagang adalah keharusan, karena itu adalah sumber penghasilan utama. Nah, pemberlakuan pemangkasan waktu operasi pasar bisa membebani pedagang dan UMKM dalam hal ini.

Ditambah lagi bahwa pasokan kebutuhan dapur emak-emak juga harus terpenuhi. Dengan hanya pembatasan jam operasional pasar, maka tingkat kepanikan emak-emak juga meningkat. Konsumsi masyarakat juga bisa terganggu, karena waktu supply yang terbatas sementara demand-nya tinggi.

Singkatnya sirkulasi ekonomi jadi terganggu.

Hal yang kedua adalah PUBLIC HEALTH (Kesehatan dan Keselamatan Publik) yang mana kalau kita amati dengan cermat, kira-kira apa yang terjadi dipasar dengan pembatasan waktu Operasional serta Penumpukan Massa. Iya, inilah yang terjadi. Masyarakat justru berjubel karena tidak ingin kehabisan barang dan time out (kehabisan waktu) dengan pembatasan jam operasi tadi.

Sehingga tujuan agar protokol kesehatan dijalankan semisal, memakai masker dan physical distancing, justru tidak tercapai. Harapan dan fakta dilapangan lagi-lagi saling bernegasi (berlawanan).

Seyogyanya kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah dalam hal ini haruslah saling mempertemukan antara Public Need dan Public Health.

Untuk itulah kami dari Menara Insan Cita menginginkan agar Pemerintah Daerah berkenan mengkaji soal desentralisasi pasar. Jangan berpatokan bahwa pasar yang ada sudah cukup untuk mengcover kebutuhan masyarakat.

Hadirkan pasar-pasar mini ke kelurahan-kelurahan, syukur-syukur bisa sampai ketingkat RT. Meskipun hanya dengan bangunan dan lapak seadanya, ini cukup. Yang penting nafas sirkulasi ekonomi tetap jalan dan longgar. UMKM baru juga akan tumbuh dan terbuka lapangan kerja baru.

Selain juga dari sisi kesehatan publiknya bisa mudah dipantau. Karena pembeli dan penjual berapa pada lokal yang sama. Tidak boleh misalnya orang kalampangan justru beli sayur ke wilayah menteng, harus di lokalnya masing-masing.

Lantas bagaimana dengan pasar utama ditengah Kota semisal Pasar Besar Palangka Raya dan Pasar Besar Kuala Kapuas. Jadikan fungsi pasar-pasar utama ini sebagai distributor bagi pasar-pasar kecil yang berdiri. Sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan.

Kita harus menyadari bahwa kajian dari berbagai pakar epidemologi mengatakan bahwa krisis wabah ini mungkin akan berkepanjangan. Sehingga terobosan-terobosan serupa hari ini bukan lagi sebagai opsi tapi memang keharusan.

(Agus Hermawan/Direktur Eksekutif MIC)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed