oleh

Polemik Omnibus Law, Wakil Rakyat Harus Bertanggung Jawab Beri Penjelasan Kongkrit

Borneoindonesia.com- Jakarta – Disahkannya Undang – Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law memicu kontroversi, dan disambut demo di sejumlah daerah di Indonesia. Protes dan kritik hampir di semua kalangan, baik dilakukan melalui demonstrasi maupun media sosial hingga pemberitaan.

Menurut praktisi hukum DR. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn, dengan adanya gelombang ketidak sepakatan dalam memenuhi kebutuhan hukum untuk masyarakat harusnya dilihat urgensinya, juga kebutuhan hukum secara sosial di tatanan lapisan masyarakat apakah UU Cipta kerja ini sudah dapat memberikan keseimbangan atau tidak.

” Rakyat Indonesia telah memberikan mandat kepada perwakilan nya digedung legislasi yang sangat terhormat, seyogiyanya mereka yang mewakili rakyat tersebut harus memiliki hati nurani di saat suatu produk legislasi yang direncanakan atau dihasilkan banyak menuai protes di sana sini dari kalangan mahasiswa, masyarakat dan ormas. Untuk dapat mengakomodir apa yang tidak menjadi petimbangan pada produk undang – undang tersebut,” kata Suriyanto, Kamis (8/10/2020).

Suriyanto mengatakan, wakil rakyat dan negara harusnya respon dan bertindak cepat untuk mengakomodir seluruh masukan dari berbagai pihak yang dituang dalam berbagai protes tersebut. Sebaiknya, para tokoh, masyarakat, ormas dan semua kalangan yang memberi masukan tersebut dihadirkan dengan perwakilannya untuk dapat turut serta memperbaiki undang – undang cipta kerja yang dirasakan belum dapat memberi kepastian hukum terhadap masyarakat.

” Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan bangsanya dalam memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum sesuai konstitusi yang telah terang benderang untuk dilaksanakan bersama untuk kemakmuran bangsa Indonesia disemua lapisan bukan untuk bangsa asing,” ujarnya.

Dengan disahkannya RUU Omnibus Law Ciptaker ini, kata Suriyanto, bahwa sikap DPR betul-betul tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat, yang dari waktu ke waktu melakukan upaya menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.

” Sekali lagi, DPR dan negara harus hadir agar persoalan bangsa ini tidak semakin menganga. Kelompok masyarakat sipil seharusnya dilibatkan secara terus menerus dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini dari awal, sebab mereka yang akan menanggung langsung dampak dari berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja,” terang Suriyanto.

” DPR tidak mempunyai sensitifitas krisis di masa pandemi, gagal menaungi sebagaimana layaknya rumah sejati bagi rakyat,” kata Suriyanto mengakhiri.

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed