by

Hak hak politik orang asli papua (OAP) telah di atur dalam undang undang Otonomi Khusus YAN CHRISTIAN WARINUSSY.SH

Papua Barat, Borneoindonesia.com – Yan Christian Warinussy Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan menegaskan bahwa sesungguhnya hak-hak politik Orang Asli Papua (OAP) telah diatur jelas di dalam amanat pasal 1 huruf t dan pasal 6 ayat (2) serta pasal 12 huruf a dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Di Provinsi Papua Barat, Undang Undang Otsus Papua tersebut diberlakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.

Menurut pemahaman hukum Yan bahwa berkenaan dengan dimulainya tahapan penjaringan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota di Tanah Papua.

Baik dari jalur perseorangan maupun partai politik menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014,Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam hal ini, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, acuan hukumnya harus senantiasa bersandar pada aspek perlindungan (protection/proteksi), pemberdayaa (affirmative/afirmatif) dan pemajuan (promotion/promosi) terhadap orang asli papua (OAP) dan hak hak dasarnya.

Sehingga seyogyanya hal ini semestinya disadari oleh saudara-saudara yang non Papua bahwa kesempatan utama dan pertama wajib diberikan kepada OAP. OAP berhak dan semestinya diutamakan untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Papua dan Papua Barat.

Definisi OAP sudah diatur jelas di dalam Pasal 1 huruf t UU RI No.21 Tahun 2001. Yaitu Orang yang berasak dari Rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau Papua Barat. Pertanyaannya, siapa yang masuk dalam kategori ini? Menurut Yan dari sisi sosio-antropologis mereka adalah orang asli Papua dari suku seperti Biak, Yapen Waropen, Tabi-Jayapura, Wamena, Merauke, Mimika, Paniai, Nabire, Wondama, Kaimana, Fakfak, Kokas, Teluk Bintuni, Teminabuan, Sorong, Maybrat, Kebar, Raja Ampat dan Manokwari. Semuanya terliput dalam 7 (tujuh) wilayah adat di Tanah Papua.

Oleh sebab itu, jika ada saudara-saudara yang bukan asli Papua seperti turunan Cina, Ambon, Key, Seram, Arab dan lain-lain jelas ini tidak memiliki hak politik sebagaimana diatur dalam definisi pasal 1 huruf t tersebut. Memang ada ruang dalam bagian kedua dari definis pasal tersebut yang berbunyi : “dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat Papua”. Disini perlu kehati-hatian serta semestinya dapat dilakukan jika OAP tidak ada yang memenuhi kriteria lain dalam konteks pemenuhan hak politik mereka.

Jadi sepanjang OAP ada dan bisa memenuhi posisi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka seyogyanya saudara-saudara yang non OAP bisa sadar dan tahu diri untuk tidak “memaksakan” diri dicalonkan, apalagi mencalonkan dirinya pada posisi tersebut. Kita mesti sadar dan menyimak dengan baik pertimbangan hukum di dalam konsideran menimbang huruf e, huruf f dan huruf g dari UU RI No.21 Tahun 2001 tersebut.

Inilah dasar pijak utama dari pembentuk undang undang sebagai upaya konsitusional guna menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ini penting dengan mengingat bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI adalah sebuah integrasi politik dan bukan integrasi budaya atau integrasi sosial. Yan Christian Warinussy adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, pernah menerima Penghargaan Internasional “John Humphrey Freedom award” tahun 2005 di Montreal-Canada dan kini menjadi Deputy Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) di Papua Barat.
(TUTI/Kowil Papua Barat)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed