by

Penyalahgunaan Surat Tugas, sebagai modus praktek pungli.

Palangka Raya, Borneoindonesia.com -Sejatinya Surat Tugas Sebagai dokumen pengesahan formal bagi penerima tugas terhadap tugas yang harus dijalankan. Dapat membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berhubungan dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan tugasnya tersebut.

Ironisnya terkadang surat tugas itu bisa disalah gunakan oleh oknum ketika melaksanakan tugasnya dilapangan sebagi modus untuk melakukan praktek pungli, terhadap pihak perusahaan yang diduga ada pelanggaran, sebagai pelicin.

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan Borneoindonesia.com, ketika melakukan konfirmasi di Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah X Kalimantan Tengah, Jum’at 31/01/2020.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh wartawan ini bahwa ada dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh TIM BPHP dari Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah X Kalimantan Tengah. Terhadap puluhan perusahaan yang bergerak di Pertambangan dan Kehutanan di Kalteng dengan nilai miliaran rupiah.

Menyikapi dugaan tersebut dan untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang diperoleh, maka awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala Balai Tony Rianto,S. Hut, M. Sc dan Kasubag Tu diruangan Kasubag Tu tanggal 30 Januari 2020.

Setelah mendengarkan beberapa pertanyaan dan penjelasan dari awak media Kepala Balai tersentak dan merasa kaget dengan adanya informasi itu dan data yang ada pada awak media, termasuk Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Balai dengan nomor : ST.06/BPHPX-1/2020 tanggal 14 Januari 2020 Surat Tugas tersebut diakui kebenarannya oleh Kepala Balai.

Ucapan terimakasih disampaikan Kepala Balai dan Kasubag TU kepada ketiga awak media atas informasi yang dianggap valit dari awak media ini, namun untuk sementara pihaknya meminta waktu untuk memanggil oknum anak buahnya yang ditugas sesuai ST.06/BPHPX-1/2020 dimaksud.

“ Intinya kami tidak pernah memerintahkan mereka (Red) untuk melakukan pungli, untuk sementara kami minta waktu pak untuk memanggil yang bersangkutan dan membicarakan nya secara interen,” Ujar Kasubag TU dan di iyakan oleh Kepala Balai.

Keesokan harinya tepatnya hari Jum’at 31 Januari 2020, pihak media melalui pesan WhatsApp (WA) mempertanyakan tindak lanjutnya kepada Kepala Balai, diarahkan Kepala Balai untuk datang saja menemui Kasubag TU di Kantor.

Kasubag TU menjelaskan kepada media bahwa pihaknya sudah memproses oknum dimaksud, selanjutnya pihak perusahaan juga akan dipanggil untuk menghadap ke Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi BPHP Wilayah X Kalimantan Tengah terkait dengan kasus tersebut.

“ Terimakasih pak atas kerjasamanya, informasi dari pihak bapak yang melakukan kontrol sosial sangat berharga bagi kami, silahkan bapak-bapak memberitakannya kami tidak bisa menghalang-halangi tugas bapak terkait masalah ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” ujar Kasubag TU.

“ Untuk Perkembangan kasus ini selanjutnya kita selalu komunikasi saja,” pungkas Kasubag TU. (Misnato)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed