by

Pilkada 2020 Memanas!! Ada Surat Sakti MRP Dan MRPB

Kaimana, Borneoindonesia.com – pernyataan bersama yang di sampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terkait dengan Bupati dan Walikota yang harus orang asli Papua (OAP), semakin memanas jelang pendaftaran di KPU di masing – masing kabupaten/ kota pada pelaksanaan pilkada tahun 2020.

dampak dari pernyataan bersama MRP dan MRPB itupun memberikan angin segar bagi proses pelaksanaan pilkada kabupaten kaimana.

Ketua DPC PDI Perjuangan Matias Mairuma saat di temui di polres kaimana, usai mengikuti kegiatan pencanangan zona integritas, senin (2/3/2020) menyebutkan sebagai partai nasional, PDI Perjuangan tentunya akan mengacu pada regulasi yang ada.

Memang terkait dengan usulan agar Bupati dan Walikota harus orang asli papua.setau kami kemarin ada yang coba menggugat lewat jalur Mahkamah Konstitusi namun gugatan tersebut di tolak,”tegasnya.

saat ini di dua provinsi di Papua masih fokus pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sebagai pengelola partai di kabupaten ini , kami masih mengikuti aturan yang ada.

Disinggung soal sudah ada bakal calon yang sudah di dorong oleh PDI Perjuangan saat ini , kata dia untuk PDI Perjuangan sebenarnya sudah siap untuk itu, jika kedepannya ada perubahan.

Kita tentunya akan tetap siap , tinggalan kita balikan saja , calon Wakil Bupati menjadi Bupati,”ujarnya.

Sementara itu , salah seorang figur putra asli papua yang di gadang – gadang mamiliki peluang emas dalam pelaksanaan pilkada kaimana 23 september mendatang, ialah, Abdul Rahim Furuada yang di konfirmasi melalui saluran telepon mengatakan , pernytaan bersama yang di keluarkan oleh MRP dan MRPB wujud kepedulian lembaga tersebut dalam rangka mendorong kader – kader politik orang asli papua menjadi tuan di daerahnya sendiri.

lanjut mengatakan , meski hal itu belum memberikan Legal standingnya karna belum adanya regulasi, namun secara politik akan memberikan dampak positip pada pelaksaan pilkada 23 september mendatang.

Dia juga mengaku , jika saat ini baik MRP dan MRPB sedang melakukan komunikasi dengan pimpinan pusat partia politik yang ada di jakarta,serta KPU RI dan Bawaslu RI.

Sementara itu, ketua KPU kaimana Kristian Maturbongs dalam dalam keterangannya usai melantik 35 PPD di grand papua hotel kaimana, mengatakan pada prinsipnya KPU tetap melaksanakan segala prosedur pilkada sesuai dengan aturan UU dan PKPU yang berlaku, (Oknes)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed